Kabar Desa

iklan Penerimaan Mahasiswa baru universitas wisnuwardhana
space ads post kiri

Pengelolaan BUMDes Curah Cottok

  • Jumat, 8 Juni 2018 | 01:17
  • / 24 Ramadhan 1439
  • Dibaca : 63 kali
Pengelolaan BUMDes Curah Cottok
AUDIENSI: Komunitas pemuda Desa Curah Cottok mendatangi balai desa, Rabu Malam, lalu. (im)

Memontum Situbondo – Komunitas pemuda Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Cottok (FKOC ), Rabu Malam (7/6/2018) lalu mendatangi balai desa. Mereka menyoal pengelolaan BUMDes yang dinilai menyalahi aturan. Sugiarto, Ketua FKOC mengatakan, di kepengurusan BUMDes Curah Cottok, istri kepala desa menjabat sebagai bendahara. Padahal, berdasarkan aturan, ini tidak diperbolehkan.

“Jelas menabrak aturan,” katanya.

Dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 35 tahun 2017, menegaskan, bahwa keluarga pemerintah desa tidak boleh jadi pengurus BUMDes.

“Karena itu, kami meminta agar direformasi. Itu tuntutan kami,” terang Sugiarto.

Selain masalah BUMDes, pihaknya juga menyoroti pembangunan desa. Kata dia, rencana pembangunan kerap tidak sesuai hasil musyawarah. Yang disayangkan juga, tidak ada transparansi masalah keuangan.

“Masyarakat tidak diajak dalam pembangunan,” ujarnya.

Menurut Sugiarto, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Terutama peran serta anak-anak muda sebagai generasi penerus.

“Selama ini, itu tidak dilakukan. Yang dilibatkan itu-itu saja orangnya,” pungkasnya.

Kepala Desa Curah Cottok, Samsuri saat dikonfirmasi Memontum.com, melalui telepon selulernya membantah kalau ada yang menyoal pengelolaan BUMDes maupun pembangunan di desanya. Kedatangan sejumlah komunitas pemuda itu hanya keperluan audiensi.

“Kita diskusi tentang pembangunan desa ke depan,” katanya.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan selama ini sudah berdasarkan aturan. Meski begitu, dirinya tetap menerima masukan dan kritik dari luar.

“Yang penting tidak menyalahi hukum dan aturan, tidak ada masalah,” terangnya

Terkait dengan persoalan yang disampaikan sejumlah warga, itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah desa. Menurut Samsuri, setiap kebijakan pasti ada kelemahan dan kekurangan. Makanya, masukan sangat dibutuhkan. “Silahkan, saya dikritik, tapi tawarkan juga solusi,” imbuhnya.

Baginya, apa yang dilakukan selama ini, untuk kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi, tidak bisa semua perbaikan di desa bisa dilakukan dengan cepat. “Kerja harus step by step,” pungkas Samsuri. (im/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional